ACEH TAMIANG — Dinamika menjelang pemilihan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh Tamiang semakin menjadi perhatian publik. Munculnya figur dari kalangan ketua organisasi pers sebagai calon Ketua KONI membuka ruang diskusi tentang kepemimpinan, kapasitas, serta arah masa depan olahraga daerah. Di tengah dinamika tersebut, proses pemilihan dinilai perlu dijaga agar berlangsung terbuka, objektif, dan tidak menimbulkan kesan adanya rekayasa untuk memenangkan kepentingan tertentu.
Pengamat politik Misdi berpandangan bahwa latar belakang seorang calon dari organisasi pers bukanlah persoalan selama memiliki kapasitas, visi, integritas organisasi, dan komitmen terhadap kemajuan olahraga. Menurutnya, pengalaman memimpin organisasi pers dapat menjadi modal dalam membangun komunikasi dan jejaring, tetapi keputusan mengenai Ketua KONI tetap harus dikembalikan kepada mekanisme organisasi dan penilaian terhadap program yang ditawarkan.
“Jangan sampai proses pemilihan hanya menjadi pertarungan kepentingan kelompok. Kalau memang ada calon yang memiliki kemampuan dan program yang jelas, biarkan seluruh peserta menilai secara objektif. Jangan sampai suara organisasi olahraga diarahkan melalui tekanan atau skenario tertentu,” ujar Misdi.
Menurut Misdi, transparansi menjadi kunci agar hasil pemilihan memiliki legitimasi yang kuat. Setiap tahapan, mulai dari persyaratan calon, dukungan organisasi, hingga proses pemungutan suara, perlu dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Ia menilai, apabila prosesnya transparan, siapa pun yang terpilih akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan untuk menjalankan roda organisasi dan membangun prestasi olahraga Aceh Tamiang.
Sementara itu, Hendriko Lubis, Ketua Sekber Wartawan Indonesia (SWI) Aceh Tamiang, menegaskan bahwa organisasi olahraga tidak boleh kehilangan marwah hanya karena kepentingan sesaat. Menurutnya, siapa pun yang maju sebagai calon Ketua KONI harus siap diuji melalui gagasan, program, kemampuan memimpin, serta komitmen membangun seluruh cabang olahraga secara adil dan berkelanjutan.
“Kalau saya dipercaya atau dinilai sebagai calon, saya siap mengikuti mekanisme yang berlaku. Tidak perlu ada rekayasa, tekanan, ataupun permainan di belakang layar. Biarkan organisasi olahraga menentukan pilihan secara bebas sesuai aturan. Yang kita cari bukan sekadar seorang ketua, tetapi pemimpin yang mampu membawa KONI bekerja untuk atlet, pelatih, dan kemajuan olahraga Aceh Tamiang,” tegas Hendriko.
Kini perhatian publik tertuju pada bagaimana proses pemilihan tersebut akan berjalan. Kontestasi kepemimpinan KONI semestinya menjadi ruang adu gagasan dan program, bukan arena untuk mengunci hasil sebelum proses berlangsung. Transparansi, sportivitas, dan penghormatan terhadap suara organisasi olahraga menjadi fondasi penting agar siapa pun yang terpilih nantinya memiliki mandat yang kuat untuk membawa KONI Aceh Tamiang bekerja lebih profesional dan mengejar prestasi yang membanggakan daerah.
(SIPS)
